Infantino Didesak Bahas Skandal di Review Tata Kelola FIFA

Sejumlah anggota Dewan FIFA mendesak Presiden Gianni Infantino memasukkan dua persoalan sensitif — rencana penjualan aset Piala Dunia yang sudah dibatalkan serta kasus pemain Folarin Balogun — ke dalam review tata kelola FIFA yang ia usulkan. Desakan itu muncul menjelang pertemuan dewan pada 15 Oktober di Zurich, tempat Infantino berencana meminta sebuah komisi meninjau kerangka kerja tata kelola FIFA untuk inisiatif strategis besar. Tuntutan ini menjadi tanda bahwa rencana review tersebut tidak akan berjalan mulus, sebab cakupan atau terms of reference-nya masih menjadi perdebatan di dalam tubuh federasi.

Langkah Infantino sendiri berawal dari surat yang ia kirim kepada seluruh 211 asosiasi anggota FIFA pada Senin lalu. Dalam surat itu, ia menyatakan akan meminta dewan menugaskan peninjauan atas “kerangka kerja tata kelola FIFA saat ini untuk inisiatif strategis besar” pada pertemuan berikutnya. Namun, sebagian anggota dewan berpendapat bahwa review semacam itu baru memiliki kredibilitas jika turut membedah persoalan yang sudah terjadi, bukan sekadar menata sistem untuk ke depan.

Tuntutan Anggota Dewan soal Review Tata Kelola FIFA

Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Debbie Hewitt, mengirim surat kepada Infantino pekan lalu yang isinya menuntut pembukaan seluruh dokumen terkait skema Fifa Forward Enterprise (FFE). Skema yang dibatalkan bulan lalu itu disebut sebagai rencana penjualan aset Piala Dunia. Selain itu, Hewitt meminta penjelasan soal latar belakang keputusan FIFA mencabut skorsing Balogun selama Piala Dunia berlangsung.

Permintaan Hewitt itu mendapat dukungan dari banyak anggota dewan lain. Salah seorang dari mereka menyatakan kepada The Guardian bahwa tanpa analisis retrospektif atas FFE dan kasus Balogun, review tata kelola apa pun akan kehilangan kredibilitas. Anggota dewan lainnya bahkan menilai Infantino berupaya menghindari pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dengan hanya menawarkan peninjauan struktur tata kelola FIFA ke depan, bukan membahas kontroversi yang telah terjadi.

Kronologi Kasus FFE dan Balogun

Kasus Balogun menjadi salah satu pemicu ketegangan di internal FIFA. Striker tim nasional Amerika Serikat itu semula terkena skorsing untuk laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Belgia. Skorsing tersebut dicabut setelah Donald Trump menelepon Infantino, sebuah rangkaian peristiwa yang lantas memunculkan pertanyaan soal independensi keputusan FIFA.

Sementara itu, skema FFE dibatalkan pada bulan lalu setelah menuai penolakan. Meski begitu, dokumen dan latar belakang pengambilan keputusannya belum dibuka secara transparan. Karena itulah sejumlah anggota dewan menuntut agar kedua isu ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari review tata kelola yang diusulkan Infantino.

Peta Kekuatan di Dewan FIFA

Dewan FIFA terdiri dari 38 kursi, yakni 28 perwakilan dari enam konfederasi, delapan wakil presiden, Infantino, serta Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafström. Ketika kasus Balogun mencuat, sekelompok anggota dewan berupaya menggelar rapat umum luar biasa. Namun, upaya itu gagal karena tidak memenuhi syarat 19 suara yang dibutuhkan.

Konfederasi Eropa, Asia, serta Amerika Utara dan Tengah dan Karibia yang berkampanye menentang Infantino sebenarnya menguasai 21 dari 38 kursi dewan. Akan tetapi, jumlah itu termasuk delegasi dari Qatar, Arab Saudi, dan Malaysia yang telah menyatakan dukungan secara terbuka kepada sang presiden. Kondisi ini membuat setiap pemungutan suara di dewan berpotensi berlangsung ketat.

Kritik Neuendorf dan Tekanan Menjelang Pemilu

Presiden federasi sepak bola Jerman, Bernd Neuendorf, menyampaikan pandangan Eropa secara terang-terangan pekan ini. Ia menyebut tawaran review tata kelola dari Infantino sebagai manuver pemilu yang sinis. Menurutnya, langkah tersebut hanyalah siasat transparan untuk mengamankan pemilihan kembali Infantino tahun depan.

“Saya memandang surat Gianni Infantino sebagai taktik terang-terangan untuk mengamankan pemilihan kembali dirinya tahun depan,” kata Neuendorf. “Pada dasarnya, FIFA tampaknya kini menyadari bahwa perubahan itu penting. Namun, Gianni Infantino jelas bukan orang yang tepat untuk memimpin proses reformasi.” Pernyataan itu disebut mewakili pandangan blok Eropa secara gamblang, sekaligus menegaskan bahwa kritik terhadap kepemimpinan Infantino tidak hanya soal substansi, tetapi juga soal sosok yang memimpin perbaikan.

Respons Infantino

Pada Rabu, Infantino menyatakan suratnya disambut baik. Ia berbicara ketika menghadiri malam pembukaan Arabian Gulf Cup di Jeddah, dari mana ia akan terbang ke New York untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB. Ia mengaku menantikan umpan balik dari semua pihak setelah suratnya dikirim.

“Saya menantikan masukan dari semua orang setelah surat saya,” ujarnya. “Saya menerima pesan-pesan positif dari berbagai belahan dunia, dan penting bagi kita untuk terus saling mendengarkan, di sini di Arab Saudi, di salah satu dari 211 asosiasi anggota FIFA.”

Infantino menegaskan pertemuan dewan bulan depan akan menjadi ruang dialog berkelanjutan soal isu-isu penting ini. Ia menekankan pentingnya budaya dialog, saling mendengarkan, dan saling menghormati. “Ini bukan soal menghasilkan tajuk berita positif, ini soal melakukan apa yang benar untuk sepak bola. Dan saya tidak pernah lebih bertekad dan berkomitmen dalam melakukan itu,” katanya. Ia menambahkan bahwa FIFA dan dirinya selalu terbuka mendengar masukan demi pertumbuhan sepak bola untuk kepentingan semua orang, di mana pun.

Yang Menentukan Arah Pertemuan di Zurich

Secara keseluruhan, tekanan terhadap Infantino kini bermuara pada satu pertanyaan: seberapa luas cakupan review tata kelola FIFA yang ia usulkan. Anggota dewan menuntut agar kasus-kasus yang sudah terjadi, terutama FFE dan Balogun, turut diperiksa, sementara Infantino tampak lebih memilih fokus pada kerangka kerja untuk ke depan. Pertarungan soal terms of reference inilah yang akan menentukan arah pertemuan 15 Oktober di Zurich.

Bagi pengamat sepak bola dunia, hasil perdebatan tersebut akan menjadi penanda seberapa serius FIFA menangani persoalan transparansi dan akuntabilitas menjelang pemilihan kepemimpinan tahun depan. Jika review dijalankan tanpa membahas kontroversi masa lalu, banyak pihak menilai langkah itu sekadar akan menjadi formalitas. Sebaliknya, jika tuntutan anggota dewan diakomodasi, proses ini bisa menjadi titik balik bagi cara FIFA mengelola kebijakan strategisnya.